oleh

Plt Kadis PU Makassar Sedang ‘Dicari-cari’ Anggota Komisi C DPRD, Ini Alasannya

LIPUTNEWS.COM — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan umum (Kadis PU) Pemkot Makassar, M Ansar beberapa kali mangkir dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.  Diduga ketidakhadiran Ansar karena takut dicecar pertanyaan oleh angota dewan terkait utang belanja yang nilainya puluhan miliar.

“APBD Perubahan ini terancam molor. Itu karena Plt Kadis PU tidak pernah hadir mengikuti pembahasan APBD-P,”  cetus  Andi Amirullah Jaya, anggota Komisi C DPRD seperti dikutip dari Infosulsel.com.

Menurut anggota Komisi C ini, kehadiran Plt Kadis PU sangat dibutuhkan. Sebab, lanjut dia, ada hal yang sangat penting untuk dimintai penjelasan. Salah satunya tentang utang belanja tahun anggaran (TA) 2017 dan 2018. Jumlahnya sekitar 10 miliar.

“Kita ingin tanyakan kenapa baru sekarang dianggarkan di APBD Perubahan 2019. Kenapa tidak diusulkan di APBD Pokok 2018. Ini yang mau kita tanyakan secara jelas. Yang bisa menjelaskan itu,  harus Plt Kadis PU,” tegas politisi Partai Hanura ini.

Andi Amirullah menyesalkan sikap M Ansar. Menurut dia,  M Ansar yang kini menjabat sebagai Sekda seharusnya memberi contoh yang baik kepada semua SKPD. Sebab pembahasan APBD-P membahas tentang kemaslahatan masyarakat kota Makassar.

“Sudah beberapa kali kami undang tapi tidak pernah hadir. Yang diutus hanya stafnya. Sementara stafnya yang ditanya tidak bisa menjelaskan utang belanja yang dimaksud,” ungkap Amirullah.

Dia bahkan menuding, sikap Ansar yang enggan mengahdiri rapat karena tidak bisa menjelaskan utang belanja yang nilainya 10 Milyar itu.

“Mungkin dia tidak bisa menjelaskan utang yang 10 Milyar itu,” sebut Amirullah.

Karena itu Amirullah meminta dengan tegas kepada Penjabat (Pj) Walikota Makassar untuk mengevaluasi posisi jabatan Ansar.

“Jangan sampai karena kesibukan-kesibukan lainnya di Sekkot sampai tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan. Termasuk di Dinas PU. Ini bisa terbengkalai kalau tidak diperhatikan.  Apalagi Dinas PU mengelola anggaran terbanyak kedua di Kota Makassar. Kalau Ansar tidak bisa hadir itu sama halnya dia sengaja membuat APBD-P tidak terlaksana,” ujar Amirullah.

Sementara itu Ansar yang dikonfirmasi mengaku ketidakhadirannya pada pembahasan APBD-P 2019, karena waktunya bersamaan saat dia sedang bertugas di Jakarta mewakili Pj Walikota menerima Baznas Award 2019 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada malam anugerah perzakatan di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kemenag Jl. MH Thamrin, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Terkait utang Rp 10 miliar yang dipertanyakan, Ansar berjanji akan menjelaskan di depan anggota dewan.

“Yang namanya utang, harus dibayar. Soal kenapa utang itu dianggarkan di APBD-P, bukan di APBD pokok, nanti akan saya jelaskan. Itu ada aturannya. Kebetulan saya sudah di bandara dan mau kembali ke Makassar. Kalau saya jelaskan di sini (lewat telepon) tidak cukup waktu,” jelas Ansar. (*)

(Infosulsel.com)

Komentar