oleh

Calon Perseorangan di Pilwalkot Makassar Harus Kantongi 72.000 Dukungan

Liputnews.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar akan membuka pendaftaran calon perseorangan di Pilwalkot Makassar, Desember mendatang. Calon perseorangan harus mengantongi minimal 7,5% dari total daftar pemilih tetap (DPT).

“Artinya kalau berdasarkan DPT di Pemilu lalu sebanyak 967.590 pemilih, maka calon perseorangan ini harus didukung minimal 72.000 pemilih,” terang Ketua KPU Makassar Farid Wajdi, Jumat (25/10/2019).

Dukungan itu menurut Farid, dibuktikan dengan KTP dan dibubuhi tanda tangan pada formulir pernyataan dukungan. Pendaftaran sendiri dibuka pada 11 Desember hingga Maret 2020.

“Jadi pendaftarannya cukup panjang. Sekitar 3 bulan. Adapun persyaratannya baru akan kita umumkan besok (Sabtu 26 Oktober 2019),” jelasnya.

Untuk jalur perseorangan ketentuannya diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dalam Pasal 42 ayat 1, termaktub bahwa pencalonan itu ada 2 (jalur), ada perseorangan ada partai politik.

Untuk calon yang maju lewat jalur perseorangan di Pilwalkot Makassar, ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 41 ayat 2 huruf C UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilwalkot. Yakni, setiap calon perseorangan harus didukung paling sedikit 7,5 persen dari total penduduk yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Dijelaskan Farid, dengan jumlah DPT sekitar 967.590, maka setiap calon perseorangan harus didukung minimal sekitar 72.000 orang, atau 7,5 persen dari total DPT.

Setelah membuka pendaftaran dan memverifikasi calon jalur perseorangan, KPU Makassar kemudian akan membuka pendaftaran calon yang maju lewat jalur partai politik. Mengacu pada pasal 40 ayat 1, UU nomor 10 tahun 2016, maka setiap calon jalur parpol harus didukung parpol atau gabungan parpol dengan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi suara sah dalam Pileg.

“Kalau keadaannya Makassar itu 20 persen dari jumlah kursi, itu 10 kursi di DPRD,” paparnya seperti dikutip dari detikcom.

Untuk diketahui, dari raihan kursi partai politik di DPRD Makassar periode 2019-2024, tidak ada parpol yang memiliki 10 kursi di DPRD Makassar. 3 Partai sama-sama memiliki 6 kursi, yakni NasDem, Demokrat dan PDIP.

Sementara itu, 5 partai masing-masing mendapatkan 5 kursi yakni Golkar, Gerindra, PAN, PPP dan PKS. Partai lainnya, Hanura memiliki 3 kursi, Perindo 2 kursi, serta Partai Berkarya dan PKB masing-masing meraih 1 kursi.

Dengan demikian, tidak ada parpol yang memenuhi syarat untuk mengusung sendiri pasangan calont tanpa koalisi.(mal)

Komentar