oleh

Iqbal Tantang Pejabat yang Menggugat: Ayo Mundur Kalau Berani

Liputnews.com – Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menantang para pejabat yang akan menggugatnya mundur dari jabatan. Iqbal mengaku siap jika kasus pembatalan SK mutasi itu diselasaikan di jalur hukum.

“Ya kalau mau menggugat silakan. Boleh-boleh saja,” tegas Iqbal, Kamis (12/9/2019)

Iqbal juga meminta pejabat-pejabat yang tidak setuju pembatalan SK mutasi itu untuk menyerahkan semua fasilitas negara yang mereka gunakan. Menurutnya, menjadi bias kalau pejabat itu menggugat tetapi tidak mundur dari jabatannya dan masih menggunakan fasilitas.

“Kan aneh, mereka kan menggugat, artinya mereka tidak setuju dimutasi. Tapi kok tidak mundur dan masih pakai fasilitas,” ketusnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Pemkot Makassar yang terimbas penurunan jabatan usai SK mereka dibatalkan, menyiapkan perlawanan hukum. Para pejabat ini akan menggugat Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb.

“Klien kami sudah melakukan proses di internal, yakni bersurat ke atasan dalam hal ini PJ. Walikota Makassar. Surat ini mempertanyakan alasan atau pelanggaran apa sehingga harus turun jabatan,” kata Abdul Azis, angota tim hukum mantan pejabat pemkot kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

Melalui kuasa hukumnya, Abdul Azis, mereka keberatan karena tidak ada alasan prinsipil dibatalkannya SK pengangkatan mereka sebagai pejabat. Surat keputusan pj wali kota menurutnya, cacat secara administratif.

Pemkot Makassar menganulir 1.000 lebih SK ASN yang dimutasi menduduki jabatan di eselon IV, III dan II. Mereka adalah pejabat yang diangkat oleh Wali Kota Makassar sebelumnya, Moh Ramdhan Pomanto.

SK itu dibatalkan karena dinilai cacat prosedural. Danny tidak mendapatkan izin dari Komisi ASN dalam melakukan mutasi sepanjang 2014.

Mereka yang dibatalkan terdari dari 15 camat, sejumlah pejabat eselon II setingkat kepala dinas dan ratusan pejabat eselon III dan IV. Para penggugat ini didominasi oleh mantan camat yang diturunkan jabatannya menjadi sekcam.

Menurut Iqbal, sebaiknya pejabat yang mau menggugat mundur dulu dari jabatannya. Dan mengembalikan semua fasilitas yang mereka nikmati.

“Dia berhak menggugat. Silakan. Tapi nda rasional kan kalau dia keberatan dengan jabatannya sekarang tapi tidak mundur. Dan masih pakai fasilitas,” imbuhnya. (yos)

Komentar